Daerah  

Pj Sai Umpu Diduga Kerjan Rabat Beton Asal Jadi

WAY KANAN.TARGETLIPITAN.COM,-Rabat Beton di Kampung Sai Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung diduga tak sesuai speck, Hal ini sesuai hasil investigasi di lapaangan, Faknyanya amat mencengangkan terdapat beberapa retakan pada beton dan sempal di beberapa sisi juga nampak terlihat dari sisi luar terdapat pasir cukup tebal sebagai dasar urukan di atas plastik pelapis, Sabtu (5/8/2023)

Bagunan yang memiliki pagu Rp 109.975.000, memiliki Volume P.147 M x L.3 M x 0,15 CM yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Awak media mencoba menemui Tim Pelaksana Kerja (TPK) Suprianto di kediamannya terkait temuan di lapangan.
Suprianto menyampaikan bahwa apa yang dilihat Dilapangan itulah faktanya.

” Kami hanya melakukan apa yang dapat kami lakukan, terkait keretakkan dan terjadi sempat pada beberapa dan pasir urukan yang terdapat di atas plastik pelapis itu sebenarnya tidak diperbolehkan,” Ungkap Ketua TPK Suprianto.

“Kami hanya melaksanakan perintah pak, harapan kami kedepan jika mendapat bangunan lagi semoga akan lebih baik lagi,” Pungkasnya.

Baca Juga  Ketua TP-PKK Kecamatan Negeri Agung Meninjau Kegiatan Posyandu Kampung Bandar Dalam

Terkait hal ini Tim Investigasi AKJII DPC Way Kanan melanjutkan klarifikasi kepada Penjabat (PJ) Kepala Kampung Sai Umpu BPK Supriono yang bertanggungjawab terkait pengerjaan Rabat beton yang memakai dana Negara Ratusan juta rupiah tersebut.

Supriono menyampaikan bahwa pembangunan rabat beton tesebut sudah sesuai dengan aturan dan RAB dan SPJ-nya, Tutur Supriono.

Awak media mempertanyakan terkait temuan dan fakta bahwa ada dugaan penyimpangan pembangunan rabat beton tersebut, Supriono menjelaskan bahwa apa yang awak media liat itulah faktanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (DPC-AKJII) Kabupaten Way Kanan Dafi’an ST menyayangkan atas statemen TPK dan PJ Kakam Sai Umpu yang terkesan cuek dan tak bertanggungjawab atas amanah Rakyat dengan realisasi Dana Desa.

“Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) dan jika terdapat penyimpangan dan merugikan keuangan negara agar diproses sesuai hukum yang berlaku, karena masyarakat berhak mengetahui informasi sesuai amanah UU Nomor14 Tahun 2008, dan masyarakat juga dimandat untuk turut mengawal dugaan tindak pidana korupsi sesuai PP No 43 Tahun 2018,” Tangkas Dafi’an.TL/A.Said

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *